Sidoarjo Kompasnews – Terkait Adanya Pilkades di Kabupaten Sidoarjo sebanyak 80 desa, dan para calon kepala desa yang berasal dari perangkat desa hal ini menjadikan suatu pemahaman yang perlu mendapat perhatian khusus agar prosesi pemilihan kepala desa di kabupaten Sidoarjo dapat berjalan baik dan benar, (24/4/2026)
Sigit Setiawan S, sos SH. ketua fbpd Sidoarjo Menjelaskan, Sesuai regulasi yang ada dan masih berlaku, Terutama pada masalah calon perangkat yang mencalonkan diri sebagai Kapala Desa. Dalam PP No.16 Tahun 2026 Tentang : Peraturan Pelaksanaan UU No. 06 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam pasal 42 ayat (4) Perangkat Desa yang telah di tetapkan sebagai calon kepala desa wajib mengundurkan diri.
Hal ini Sepertinya ini menjadi faktor keberatan bagi perangkat yang mencalonkan diri sebagai kepala desa, dan terindikasi tidak taat hukum atau berusaha tidak mau membuat surat pernyataan mundur, bagi perangkat desa yang mencalonkan diri sebagai kepala desa.” Ukamnya
Ia juga bilang Hal ini juga tidak di antisipasi oleh bagian hukum kabupaten Sidoarjo atau dinas terkait, yang saya dapat info melalui Surat no 400.10.2/4719/438.5.8/2026. Pemda Sidoarjo, berkirim surat Ke mendagri.
Kalau sampai suratnya di jawab setelah Pilkades kan tidak ada manfaatkan, malah secara tidak langsung bikin ruwet regulasi pelaksanaan hukum di Sidoarjo dalang rangka Pilkades serentak,
Sigit Setiawan ketua fbpd Sidoarjo juga bialang Padahal, PP No 16 tahun 2026, sudah diundangkan tgl 2 April 2026, sehingga sudah dan mengikat. Walaupun kabupaten Sidoarjo belum memiliki perbub atau perda yang menyatakan Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai kepala desa, harus mundur dari perangkat desa. Secara hukum dapat menggunakan peraturan diatasnya,
Peraturan yang lebih tinggi otomatis mengikat yang di bawahnya. Hal Ini namanya asas _lex superior derogat legi inferiori_.” Pungkasnya ketua fbpd Sigit Setiawan S.Sos, SH. (Sud)
